 |
| Ilustrasi: Rizky Hidayatulloh |
Pada
pertengahan Januari 2024, jagat media sosial dihebohkan dengan sebuah unggahan
video. Video unggahan akun Instagram Erwin
Aksa tersebut menampilkan sosok Presiden Republik Indonesia kedua (Soeharto)
yang “dibangkitkan kembali” menggunakan teknologi artificial intellegence (AI). Dalam video tersebut, terlihat
“Soeharto” versi AI mengajak segenap lapisan masyarakat agar memilih calon
wakil rakyat dari Partai Golkar.
Pasca-diunggahnya
video Soeharto versi AI tersebut, jagat Instagram terbelah menjadi dua kubu.
Kubu pertama menilai bahwa penggunaan AI merupakan sesuatu yang kreatif. Ini
dilihat sebagai hasil dari kemajuan teknologi yang memberikan manfaat positif
bagi kehidupan manusia.
Di
sisi lain, sebagian kalangan menilai bahwa “membangkitkan kembali” Soeharto
melalui AI merupakan tindakan yang tidak etis. Mereka berpendapat bahwa
menggunakan orang yang telah meninggal dunia kurang ber-etika bila digunakan
sebagai sarana kampanye.
Namun,
ada satu hal menarik ketika saya melihat isu ini adalah adanya sekelompok kecil
masyarakat Indonesia yang menyinggung kebangkitan Orde Baru. Mereka menilai,
Soeharto yang “dibangkitkan kembali” merupakan pertanda kebangkitan Orde Baru
dimana dituding merupakan bahaya laten terhadap kultur demokrasi bebas saat
ini.
Ketakutan
tersebut beralasan, meski menurut hemat saya Indonesia masih berada pada
pengaruh Orde Baru yang sangat kuat. Pengaruh tersebut sangat terasa hingga
kini dalam bentuk konstruksi historiografi Indonesia. Mengapa demikian?
Historiografi
Orde Baru (Orba) dibangun dengan peristiwa G30S. Dalam rekonstruksi Orba,
pelaku utama peristiwa tersebut adalah PKI. Mereka mewujudkan hal tersebut
dengan menciptakan terminologi baru, yakni G30S/PKI,
untuk melegitimasi dan mengakarkan narasi bahwa PKI merupakan dalang peristiwa
berdarah tersebut.
Propaganda Orde Baru dalam menciptakan narasi mengenai PKI
diwujudkan dalam berbagai media populer. Salah satu media yang terkenal dan
hingga kini mendapatkan kekuatan kembali adalah film. Hal itu berkat film Pengkhianatan G30S/PKI (1984) yang
ditayangkan secara serentak pada 30 September malam dan dipaksakan kepada
seluruh lapisan masyarakat. Orba sukses menanamkan hantu bahaya laten komunis
dalam mentalitas kolektif masyarakat Indonesia.
Ketika
Orde Baru runtuh, gelombang reformasi terhadap historiografi Indonesia
bermunculan. Salah satunya, melalui gerakan pelurusan
sejarah yang dicetuskan Asvi Warman Adam. Narasi G30S dengan melihat lebih
luas PKI, bergema. PKI oleh Asvi tidak dilihat sebagai pelaku. Kini, mereka
dipandang sebagai korban pesakitan rezim Orba.
Meski
begitu, gelombang pelurusan sejarah belum
berhasil menembus historiografi nasional. Pada pertengahan 2000-an, terjadi
gelombang penarikan dan pembakaran buku ajar sejarah tingkat SMP dan SMA.
Buku-buku tersebut dituding menyebarkan kisah menyesatkan mengenai G30S, meski
yang dilakukan buku tersebut hanya menggunakan terminologi G30S tanpa “/PKI”, alias terminologi sesuai secara historis.
Gerakan tersebut, menurut sebuah makalah Putu Prima Cahyadi, diprotes banyak
kalangan karena dianggap berlebihan dan membunuh iklim kritis generasi muda.
Kondisi
ini mendatangkan kesulitan bagi penyelesaian peristiwa G30S. Sebagaimana
diungkapkan oleh Staf Divisi Advokasi Kontras, Tioria Pretty, dalam sebuah
artikel Kompas.com. Ia menyebutkan
bahwa sikap antipati masyarakat pada komunisme sudah begitu dalam. Para
penyintas yang dianggap sebagai simpatisan PKI pun kerap mendapatkan stigma
negatif dan menjadi korban diskriminasi.
Sebagian
lainnya, terutama mereka yang berada di negara blok kiri pada 1960-an, terjebak
dan tidak dapat kembali ke tanah air seperti yang dituangkan dalam novel Pulang karya Leila S. Chudori. Mereka
yang dituduh sebagai simpatisan PKI memutuskan kabur ke luar negeri menghindari
perburuan dan menjadi eksil politik. Hak mereka sebagai warga negara dicabut,
dan mereka dilarang pulang ke tanah airnya sendiri.
Hingga
kini, belum ada upaya serius pemerintah untuk melakukan pemaknaan ulang atas
historiografi nasional. Pengaruh Orba masih terasa sangat kuat, dan pembicaraan
mengenai PKI kerap kali muncul menjelang 30 September setiap tahun. Isu yang
dibahas terkesan monoton karena hanya berputar pada pertanyaan “siapakah dalang
peristiwa G30S?” alih-alih melakukan pengupasan secara kritis.
Sebagaimana
yang diberitakan Detik, Jokowi
sendiri pernah berwacana memproduksi ulang film G30S. Jokowi menginginkan agar
penyajian film ini tampil kekinian agar cocok dengan generasi milenial dan
mampu dipahami oleh mereka. Namun, upaya Jokowi mewujudkan sebuah film G30S rasa milenial beberapa tahun
lalu hanya menjadi bualan semata, tanpa ada realisasi apapun.
Lantas,
apakah pengaruh Orde Baru dalam historiografi Indonesia dapat sirna?
Sebenarnya,
hal tersebut dapat dilakukan. Hanya saja, pemerintah masih belum tergerak
mewujudkannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah harus melakukan
perombakan sejarah besar-besaran, dimulai dari kurikulum sekolah dan buku
sejarah nasional. Namun, pemerintah seperti kehilangan arah untuk melakukan hal
tersebut dan memilih bertahan dalam status
quo.
Sejauh
ini, belum terlihat seorang pemimpin yang berani melakukan reformasi terhadap
historiografi Indonesia. Mereka sepertinya belum melihat isu sejarah sebagai
isu penting dibandingkan dengan isu ekonomi, yang dianggap lebih berdampak bagi
masyarakat dan mampu meredam gejolak di tingkat bawah.
Padahal,
seperti yang diungkapkan Marc Ferro dalam buku The Use and Abuse of History, sejarah yang baik adalah sejarah yang
mampu memberikan pemahaman luas bagi masyarakat. Pemahaman yang mampu mengajak
mereka untuk berpikir lebih jauh tentang diri mereka.
Referensi
Anonim. (2021). “Diwacanakan Jokowi, Apa Kabar Remake Film
G30S/PKI?”. detiknews. https://news.detik.com/berita/d-5746984/diwacanakan-jokowi-apa-kabar-remake-film-g30s-pki/.
Diakses pada 22 Januari 2024.
Cahyadi,
Putu Prima. (2021). “’Pokoknya PKI Harus Dituliskan!’:
Pembakaran dan Penarikan Buku Ajar Sejarah 2005-2007”. Makalah Tidak Diterbitkan. https://www.researchgate.net/publication/350783441_Pokoknya_PKI_Harus_Dituliskan_Pembakaran_dan_Penarikan_Buku_Ajar_Sejarah_2005-2007. Diakses pada 22 Januari 2024.
Cahyadi, Putu Prima. (2023). “Buku Ajar Sejarah dan ‘Abuse’ Negara
di Baliknya”. Historical Meaning. https://historicalmeaning.id/buku-ajar-sejarah-dan-abuse-negara-di-baliknya/. Diakses
pada 22 Januari 2024.
Chudori,
Leila S. (2013). Pulang: Sebuah Novel.
Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Guritno, Tatang
& Diamanty Meiliana. (2021). “Ketakutan Masyarakat pada Komunisme yang
Dibuat Orde Baru Menjadi Salah Satu Kesulitan Penyelesaian Tragedi 1965”. Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2021/10/01/19145761/ketakutan-masyarakat-pada-komunisme-yang-dibuat-orde-baru-menjadi-salah-satu.
Diakses pada 22 Januari 2024.
Penulis: Indra Nanda Awalludin
Editor: Danadyaksa Wicaksono Merdeka, Vicky Sa’adah
Penuli
Leave a Reply