{"id":8,"date":"2024-09-14T01:00:00","date_gmt":"2024-09-14T01:00:00","guid":{"rendered":""},"modified":"2025-03-15T10:14:14","modified_gmt":"2025-03-15T10:14:14","slug":"kemunculan-sinar-merah-di-nganjuk-pasca-kudatuli-tahun-1996","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sanskertaonline.id\/?p=8","title":{"rendered":"KEMUNCULAN SINAR MERAH DI NGANJUK PASCA KUDATULI TAHUN 1996"},"content":{"rendered":"

<\/h4>\n

\n

<\/a><\/span><\/a><\/div>\n

<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

<\/p>\n

(Koleksi Twitter Petrus Hariyanto, 1 Februari 2024<\/i><\/span><\/span>)<\/i><\/span><\/p>\n<\/p>\n


<\/span><\/span><\/p>\n

Sinar
\nmerah adalah julukan bagi Partai Rakyat Demokratik. Partai Rakyat Demokratik
\n(PRD) lahir dari hasil Kongres Luar Biasa Persatuan Rakyat Demokratik tanggal
\n15 April 1996 di Sleman, Yogyakarta. Ketua Umum PRD terpilih saat itu adalah
\nBudiman Sutjatmiko, seorang aktivis mahasiswa yang lantang menentang Orde Baru.
\nMajalah Pembebasan No.1\/Oktober 1996 <\/i>dengan judul artikel \u201cPRD Memang
\nKiri\u201d menyatakan bahwa asas PRD bukan Pancasila karena sadar itu adalah
\nideologi negara yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Miftahuddin dalam bukunya
\nRadikalisasi Pemuda: PRD Melawan Tirani<\/i> menyatakan bahwa PRD menyusun
\nasas yang lebih spesifik, namun masih turunan dari Pancasila, yaitu sosial
\ndemokrasi kerakyatan. PRD memiliki tujuan untuk 
\nmewujudkan masyarakat adil dan makmur tanpa penindasan, baik manusia
\natas manusia maupun penindasan bangsa antar bangsa. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

PRD sejak awal kehadirannya telah membuat resah Orde
\nBaru. PRD memiliki musuh utama, yaitu sistem Orde Baru yang dinilai menyimpang,
\nseperti yang diberitakan oleh Majalah Pembebasan No.III\/Januari 1997 <\/i>dengan
\njudul artikel \u201cMerebut Demokrasi Sejati\u201d bahwa seluruh permasalahan masyarakat
\nterjadi karena sistem politik yang tidak demokratis dan berakar dari paket lima
\nUU Politik 1985 dan diberlakukannya Dwi Fungsi ABRI sebagai basis legitimasi
\nrezim. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Majalah Pembebasan No.I\/Oktober 1996 <\/span><\/i>dengan judul berita \u201cPRD dan Gerakan Komunis\u201d<\/span>
\nmenyatakan bahwa pemikiran dan aktivitas utama PRD memang terlihat lebih
\nprodemokrasi karena terinspirasi dari Sarekat Islam dan Tan Malaka. <\/span>Agenda utama PRD adalah menyebarluaskan gagasan dan
\nprogram perjuangan PRD, membangun persatuan nasional, memperluas struktur
\norganisasi dan melakukan kaderisasi dengan pendidikan ideologi, politik, dan
\norganisasi. Vicky Verry Angga dalam tesisnya di Universitas Diponegoro tahun
\n2019 Pendobrak yang Terlupakan: Pergerakan Partai Rakyat Demokratik pada
\nAkhir Orde Baru sampai Awal Reformasi. 1994-2004<\/i> menyaebutkan bahwa PRD mengorganisir
\nrakyat dari pabrik, desa, kampung kota, perkebunan maupun kampus untuk
\nmembentuk front demokrasi menentang Pemerintahan Orde Baru. Pada lingkup global,
\nPRD mengutus duta-duta untuk bicara di berbagai forum pada tingkat global
\nmaupun regional. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Peter Kasenda dalam bukunya Peristiwa 27 Juli 1996:
\nTitik Balik Perlawanan Rakyat<\/i> menyebutkan bahwa Pemerintah Orde Baru secara
\nsepihak menuduh PRD sebagai dalang atas Kudatuli 27 Juli 1996. Majalah
\nPembebasan No.1\/Oktober 1996<\/i> dengan judul artikel \u201cKambing Hitam, Fitnah,
\nTeror\u201d juga memberitakan hal itu, bahkan pemerintah saat itu membuat opini
\nbahwa PRD adalah PKI yang hidup lagi melalui media-media massanya. Anggapan PRD
\nadalah PKI gaya baru dapat terjadi karena basis PRD yang memang merangkul buruh
\ntani, mahasiswa, serta mempunyai banyak underbow <\/i>yang identik dengan
\nPKI. Istilah-istilah yang dipakai PRD konon katanya juga mirip PKI yang
\nseharusnya wajar dipakai oleh golongan demokrat-radikal, seperti Bung Karno
\n\u201cDibawah Bendera Revolusi\u201d yang memakai istilah-istilah \u201cprogresif\u201d,
\n\u201ckapitalis\u201d, \u201cborjuis\u201d, \u201crevolusioner\u201d, dan sebagainya.  <\/span>Rakyat juga dibuat benci terhadap PRD dan
\norganisasi lain yang berpandangan demokratis. Pasca kejadian itu, PRD mulai
\ndilarang oleh pemerintah tanggal 30 Oktober 1996. Tetapi pimpinan PRD
\nmengeluarkan intruksi dalam penjara kepada seluruh kadernya untuk terus
\nbergerak meskipun dalam kondisi represif karena status PRD dan ormas-ormasnya
\ndinyatakan ilegal.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Perjuangan PRD dalam mengedukasi massa di pedesaan
\nNganjuk memang terjadi pasca peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996. Media Jawa Pos<\/i> dengan judul berita \u201cAktivis PRD
\nJatim Diciduk Saat KKN\u201d memberitakan tentang adanya aktivis PRD yang ditangkap saat
\nKKN di Desa Tawang, Kecamatan Gondang, Nganjuk oleh tim pelacak dari ABRI
\nTingkat I maupun kabupaten pada 13 Agustus 1996<\/a>. Aktivis PRD tersebut
\nmenurut ABRI bernama Wahyu Wiyanarko,  <\/span>mahasiswa berusia 24 tahun asal Jalan Gatot
\nSubroto, Kabupaten Jombang. Wahyu terindikasi telah melakukan penanaman
\nideologi dan pengaruhnya (pencerdasan masyarakat) di lingkungan setempat, yaitu
\nlingkungan Desa Tawang, Kecamatan Gondang, Nganjuk.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

HS
\n(nama samaran), seorang pemuda dari Desa Campur, Kecamatan Gondang, Nganjuk
\njuga mengaku pernah didatangi rumahnya oleh Koramil Kecamatan Gondang. <\/span>Peristiwa itu terjadi pada tahun 1997 pasca kerusuhan
\ndi Jakarta, yaitu Kudatuli 27 Juli 1996. Menurut HS dalam wawancara tanggal 4
\nSeptember 2023, seseorang yang paling dicari oleh aparat saat itu adalah
\nmahasiswa-mahasiswa yang telah di drop out <\/i>dari kampus. Para mahasiswa drop-out
\n<\/i>dari kampus dalam pandangan aparat berkemungkinan besar bergabung dalam PRD
\nuntuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah. HS juga menambahkan bahwa penyisiran
\naparat yang bertujuan menangkap aktivis PRD di Nganjuk sangat banyak, bahkan
\nhampir seluruh kecamatan yang ada.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Program edukasi massa di pedesaan Nganjuk merupakan
\nstrategi pengerahan massa dalam jumlah besar bertujuan untuk membentuk front perjuangan
\nmelawan Orde Baru. Majalah Pembebasan No.III\/Januari 1997 <\/i>dengan judul
\nartikel \u201cFront yang Dapat Menggerakkan Massa\u201d menyatakan bahwa telah tiba
\nwaktunya bagi kaum demokrasi menyatukan perjuangannya dalam satu wadah front
\nperjuangan. Sebuah perjuangan untuk melawan beragam penindasan. Penyatuan
\nseluruh kelompok yang prodemokrasi harus segera diwujudkan karena berjuang secara
\nsendiri-sendiri dinilai kurang efektif. Perjuangan sendiri-sendiri juga sering membuat
\ngesekan antar sesamanya, sehingga melemahkan kelompok prodemokrasi itu sendiri.
\nProgram perjuangan bersama juga mustahil dapat mendesak Orde Baru jika
\ndiperjuangkan oleh satu atau dua organisasi. Berdasarkan alasan tersebut maka front
\nperjuangan adalah prioritas PRD. Majalah Pembebasan No.III\/Januari 1997 <\/i>dengan
\njudul artikel \u201cMerebut Demokrasi Sejati\u201d menyatakan bahwa Peristiwa 27 Juli
\nmerupakan suatu refleksi dan angin segar bagi PRD karena massa rakyat yang
\nselama ini tertindas ternyata masih memiliki kekuatan besar untuk melawan. PRD
\nmerasa tidak berhasil memimpin dan mengorganisir massa tersebut. Peristiwa itu
\nmenjadi cerminan bagi PRD untuk membentuk dan mengarahkan berbagai massa
\nprodemokrasi untuk meniadakan penindasan, termasuk pion-pion Orde Baru di
\ndesa-desa.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Sepak terjang PRD
\ndi Nganjuk ternyata masih berlanjut. Harian Analisa <\/i>dengan judul berita
\n\u201cDitemukan, Selebaran Ajak Boikot Pemilu dari PRD\u201d (21\/5\/1997) memberitakan
\ntelah ditemukannya selebaran kertas yang berisi ajakan untuk memboikot Pemilu
\n1997 dari PRD pada 18 Mei 1997. <\/span><\/a>Selebaran itu dilaporkan ke Sospol Nganjuk oleh pemuda yang bernama
\nIrawan dan Tono saat bermain gitar setelah menerima selebaran dari pria bernama
\nTjandra Adi Purnama. Selebaran itu ditandatangani oleh Mirah Mahardika di
\nJakarta tanggal 25 Maret 1997. Isinya adalah ajakan boikot Pemilu 1997,
\nmembentuk koalisi demokratik kerakyatan, dan mengangkat presiden baru. Menurut
\nselebaran itu, pemilu telah direkayasa sedemikian rupa sehingga tidak dapat
\ndigunakan sebagai alat penyampai aspirasi rakyat.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

PRD
\nmenganggap Pemilu 1997 adalah alat untuk membohongi rakyat karena seolah-olah
\nrakyat dapat menyalurkan aspirasinya, seolah-olah pula dipilih oleh orang-orang
\nyang mewakili rakyat, dan seolah-olah pemerintah itu berdasar atas suara
\nrakyat. PRD memboikot Pemilu 1997 dengan alasan tidak disertakannya PDI yang
\nsebenarnya sebagai OPP dan malah menyertakan PDI \u201cKerbau\u201d Soerjadi. PRD juga
\nmenganggap bahwa PDI \u201cKerbau\u201d adalah alat penguasa untuk menidas rakyat. Pemilu
\nsejati menurut PRD adalah pemilu yang menyertakan PDI asli sebagai OPP,
\npencabutan lima UU Politik, dan pencabutan Dwi Fungsi ABRI. Rezim akan dengan
\nmudahnya menyelewengkan Pemilu 1997 jika lima UU Politik dan Dwi Fungsi ABRI
\ntidak dicabut. Pernyataan tersebut tercantum dalam Majalah Pembebasan
\nNo.IV\/Februari 1997 <\/i>dengan judul artikel \u201cBoikot Pemilu sampai Ada
\nDemokrasi di Indonesia\u201d.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Setelah
\nsekian lama, akhirnya gerakan sosial yang menuntut diadakannya reformasi
\nterjadi tahun 1998. Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya karena
\nsudah lama kehilangan legitimasi dan nilai prestise dirinya. Gerakan reformasi
\ntidak hanya bergulir di kota-kota besar, namun juga menyebar ke berbagai
\ndaerah. Fenomena itu disebut sebagai \u201ctransisi reformasi\u201d. Nur Sayyid dalam
\nbukunya Gerakan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Sipil<\/i> menyebutkan bahwa
\ntransisi reformasi adalah bentuk kebangkitan rakyat pedesaan setelah sekian
\nlama hidup dalam kondisi tertekan. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

PRD
\nlagi-lagi memberikan doktrin penyemangat bagi para aktivis reformasi, termasuk
\ndi pedesaan. Doktrin tersebut disebutkan dalam Majalah Pembebasan
\nNo.8\/Th.III\/1-15 September 1998 <\/i>dengan judul artikel \u201cRadikalisme Masuk
\nDesa\u201d yang berbunyi \u201cAksi massa adalah kunci! Jangan pernah berhenti melakukan
\naksi-massa. Ingat, para pendukung Soeharto masih bercongkol di DPR\/MPR, seluruh
\njajaran ABRI, departemen-departemen, pemerintahan-pemerintahan daerah sampai
\nkelurahan-kelurahan. Tuntaskan reformasi dengan aksi-aksi massa!\u201d Aksi gerakan
\nreformasi di pedesaan Nganjuk memang terjadi pada Juni-Juli 1998. Wahyu Mada
\nKuncoro Sakti dalam skripsinya di Universitas Diponegoro tahun 2024 dengan
\njudul Reformasi Desa: Pelengseran Pejabat Desa di Nganjuk 1998 Studi Kasus
\ndi Desa Kedondong, Desa Campur, dan Desa Kedungsoko <\/i>menyebutkan bahwa <\/i>dari
\nseluruh desa yang ada di Nganjuk, tidak kurang dari 115 desa yang bergejolak.
\nPenyebabnya sangat beragam, seperti: penyalahgunaan kekuasaan, tindak \u201cKKN\u201d,
\nsifat otoriter pejabat desa, permasalahan pribadi, dan sebagainya.
\nPenyalahgunaan kekuasaan dan tindak \u201cKKN\u201d sangat berhubungan erat dengan
\nkekuasaan pusat Orde Baru. Saat itu desa mengikuti aturan-aturan yang berlaku
\ndari pemerintah pusat dan disesuaikan dengan kondisi-kondisi setiap desa. Desa
\nmenjadi objek kepentingan pusat daripada kepentingan masyarakat itu sendiri.<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/span><\/p>\n


<\/span><\/p>\n


<\/span><\/span><\/p>\n

Penulis: Wahyu
\nMada Kuncoro Sakti, (seorang mahasiswa S1 Sejarah Universitas Diponegoro 2020)<\/span><\/span><\/p>\n

Editor: Danadyaksa<\/span><\/span><\/p>\n

Sumber:<\/span><\/p>\n

Demokrasi sebagai pijakan memasuki masyarakat modern menjadi mewah buat kita rakyat Indonesia (Kemunduran Rejim Soeharto, Majalah Pembebasan<\/i>, No.III\/Januari 1997, <\/i>hlm. 9).<\/span><\/div>\n

<\/span><\/p>\n

<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":218,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2,3],"tags":[],"class_list":["post-8","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-kiriman-pembaca","category-sejarah"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sanskertaonline.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sanskertaonline.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sanskertaonline.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sanskertaonline.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sanskertaonline.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=8"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/sanskertaonline.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":219,"href":"https:\/\/sanskertaonline.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8\/revisions\/219"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sanskertaonline.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/218"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sanskertaonline.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=8"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sanskertaonline.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=8"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sanskertaonline.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=8"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}