{"id":135,"date":"2018-10-03T11:34:00","date_gmt":"2018-10-03T11:34:00","guid":{"rendered":"https:\/\/sanskertaonline.id\/?p=135"},"modified":"2018-10-03T11:34:00","modified_gmt":"2018-10-03T11:34:00","slug":"peristiwa-berdarah-65-66-mengais-jejak-jejak-kebenaran-yang-terhapus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sanskertaonline.id\/?p=135","title":{"rendered":"PERISTIWA BERDARAH \u201965-66: Mengais Jejak-Jejak Kebenaran yang Terhapus"},"content":{"rendered":"
\n\u2014<\/span><\/b>Muhammad Iqbal <\/span>(Pemimpin Redaksi buletin SANSKERTA
\n2006)<\/span><\/span><\/i><\/div>\n
\n<\/div>\n
\n<\/a><\/div>\n

<\/p>\n

\n
<\/span><\/i><\/b><\/div>\n
\n\u201cjika
\nada perasaan umum di Indonesia ihwal pembunuhan massal \u201965-\u201966, itu merupakan
\npengejawantahan harapa agar peristiwa seram semacam itu jangan sampai terulang
\nlagi. Ini suatu yang mengerikan dan memalukan…\u201d<\/o:p><\/span><\/i><\/b><\/div>\n

<\/p>\n

\n<\/div>\n
\n\u2014Benedict
\nAnderson <\/o:p><\/span><\/i><\/b><\/div>\n

<\/p>\n

\n
<\/span><\/div>\n
\nMasa-masa
\nmenjelang meletusnya peristiwa 1 Oktober 1965 cukup tepat diumpamakan sebagai
\n\u201cIbu Pertiwi sedang hamil tua\u201d. Yang dilahirkannya adalah tragedi yang memakan
\nsangat banyak korban dan menimbulkan penderitaan tak habis-habis sampai empat
\npuluh tahun kemudian [Fic, 2005; Anderson dan McVey, 2001].<\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nSaat
\nitu terjadi perang dingin, dunia seakan terbelah menjadi dua kubu yang saling
\nbermusuhan, yaitu kubu Kapitalis-Liberal dan kubu Komunis [Zurbuchen, 2005].
\nKondisi dalam negeri juga sangat parah, Indonesia sendiri yang sejak tahun
\n1960-an mengalami krisis ekonomi. Tahun-tahun 1962\/63 terjadi musim kemarau
\nyang berkepanjangan, kegagalan panen padi, hama tikus yang dahsyat yang merusak
\nsemua tanaman dan persediaan padi\/beras serta menimbulkan kelaparan di Pulau
\nJawa. Pelbagai bahan makan pokok serta bahan bakar seperti bensin dan minyak
\ntanah sering menghilang dari pasar. Gula dan tepung teramat sukar didapat,
\nsedangkan harga beras terus melonjak [Onghokham, 2002]. Ketidakpastian adanya
\nstok barang meninggalkan kepanikan di masyarakat serta menaikkan suhu politik.<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nDalam
\nkemelut ekonomi-sosial, terjadi agitas politik yang sangat tajam di ibukota.
\nSalah satunya, muncul agitasi untuk membubarkan HMI dari front kiri. Pada HUT
\nPKI ke-50 dirayakan secara besar-besaran pada 1965 [Crouch, 1973]. Presiden
\nSoekarno didesas-desuskan dalam keadaan sakit parah dan tidak akan berusia lama
\nlagi [Cavanagh: 2].<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nDalam
\nkeadaan demikian terbentuk situasi politik dengan tiga kekuasan: presiden,
\ntentara, dan PKI. Herbert Feith, politikolog Australia, mensinyalir bahwa
\nantara ketiga poros kekuasaan itu, perimbangan kekuatan rupanya bergeser ke
\narah PKI yang dikatakan \u201ckini di atas angin\u201d (pertengahan 1965). Dengan
\nsendirinya, baik kekuatan-kekuatan dalam negeri yang bukan atau antikomunis dan
\nkhususnya tentu dunia Barat, makin cemas dengan Indonesia yang dikhawatirkan
\njatuh ke tangan kiri. Apalagi dengan diperkuatnya, apa yang oleh presiden
\nSoekarno dikatakan poros jakarta-Pyongyang-Beijing-Hanoi [Feith, 1962; Feith
\ndan Castle (eds), 1988; Nonosusanto (ed), 1999].     <\/span><\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/span><\/div>\n
\nPada
\npermulaan 1962\/63, BTI dan PKI melakukan \u201caksi sepihak\u201d terhadap setan-setan
\ndesa di antaranya: para tuan tanah, penguasa desa, serta lintah darat. Di
\nmana-mana terlihat adegan-adegan protes dan kadngkala aksi seperti
\npengambilalihan tanah, penurunan lurah, dan protes terhadap para sesepuh desa
\n[Kasdi, 2001; Sulistyo, 2002]. Dalam suasana centang-perenang yang tidak
\nterkendali ini, masyarakat mempersenjatai\/melindungi diri mereka masing-masing.
\nDalam suasana itu, maka di pusat muncul isu Dewan Jenderal yang berimbang
\ndengan dewan revolusi. Masing-masing pihak ingin mendahului. Meletusnya gerakan
\n1 Oktober 1965 menjadi klimaks dari kepengapan hidup selama bertahun-tahun
\nsebelumnya dan memicu orang bmelakukan kekerasan di luar batas. Maka terjadilah
\npembantaian, paling banyak di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sumatra Utara.<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nJumlah Korban<\/o:p><\/span><\/b><\/div>\n
\n
<\/span><\/b><\/div>\n
\nMenurut
\nRobert Cribb, ada beberapa cara untuk menghitung jumlah korban pembunuhan
\nmassal 1965\/66:<\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nPertama, dengan mengutip keterangan resmi dari pemerintah atau
\ninstansi keamanan. Fact Finding
\nComission, <\/i>yang dibentuk pascaperistiwa berdarah tersebut, menyatakan
\njumlah korban adalah 78.000 orang. Tetapi Oei Tju Tat yang menjadi ketua tim
\nitu mengatakan bahwa angka itu terlalu kekecilan. Lebih tepat bila ditambah
\ndengan satu angka 0 di belakangnya (maksudnya 780.000). Kopkamtib dalam salah
\nsatu laporannya menyebutkan angka 1 juta jiwa (800.000 di Jawa Tengah dan Jawa
\nTimur serta masing-masing 100.000 di Bali dan Sumatra) [Cribb (ed), 2004: 1-81;
\nNasution, 1999; Abdul Mun\u2019in DZ dan AS Burhan, 2003; AWA, 2000]. <\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nCara
\nkedua adalah dengan menghitung zenajah korban pembantaian. Ini bisa dilakukan
\ndengan membongkar kembali kuburan massal yang tersebar di Indonesia. Namun,
\njumlah pasti tidak akan akurat karena sebagian korban itu dicampakkan ke hutan
\ndan dimakan binatang buas atau dibuang ke sungai\/laut.<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nMetode
\nketiga dengan meminta kesaksian dari korban yang selamat, orang yang
\nmenyaksikan pembunuhan atau pelaku sendiri. Ini dapat dan perlu dilakukan,
\nwalaupun akan memakan waktu cukup lama.<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nCara
\nkeempat dengan teknik demografi: membandingkan jumlah penduduk suatu daerah
\ndengan sebelum dan sesudah kejadian. Jadi, angka pembunuhan massal itu diperoleh
\nmelalui selisihnya. Kelemahan dari teknik ini adalah angka sensus yang tersedia
\nmencakup periode yang jauh lebih panjang, yaitu tahun 1961 dan 1971. Selain itu
\ntidak semua yang meninggal itu karena pembunuhan, bisa juga karena mati wajar
\natau sakit. Demikian pula orang-orang yang berpindah ke daerah lain selama
\nperiode itu tentu harus dikeluarkan dalam perhitungan.<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nMetode
\nkelima yaitu dengan mengandalakan intuisi. Angka yang diperoleh bersifat
\nmoderat ditengah-tengah, tidak terlampau kecil dan tidak pula terlampau besar.
\nRobert Cribb menyebut jumlah 500.000 sebagai angka yang wajar. Jumlah tersebut
\ndidukung oleh teknik keenam yang dibuat Iwan Gardono dengan menjumlahkan semua
\nangka pada 39 artikel\/buku yang pernah mengulas pembantaian 1965\/66 dan membaginya
\ndengan 39 sehingga dapat diperoleh angka rata-rata 430.590 orang [Cribb (ed),
\n2004: loc. cit;<\/i> Crouch, 1973: 1-20
\ndan 1999; Sulistyo, 2000; Baskara, 2001: 274-282\/ dokumen Cavanagh; AWA, 1999].<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nNamun
\nstatistik itu merupakan angka yang dingin, tidak mewakili perasaan yang
\nketakutan, kengerian melihat orang dibunuh atau diperkosa di depan mata. Selain
\nitu juga menjadi tanda tanya, mengapa pihak keamanan tidak berusaha mencegahnya
\nsehingga korban yang jatuh tidak sebanyak itu. Paling tidak, ada kesan bahwa mereka
\nmembiarkan hal itu terjadi. Bukankah itu berarti menyingkirkan kelompok yang
\nmenjadi musuh mereka selami ini?<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\n\u201cPeristiwa
\nkudeta 1 Oktober 1965 secara faktual diikuti oleh pembunuhan massal di pelbagai
\ndaerah di Indonesia. Pembantaian ini nyaris tidak pernah disebut dalam buku
\npelajaran sejarah di sekolah semasa Orde Baru. Hal ini sekarang diungkapkan
\nbukan untuk menoreh luka lama, tetapi justru untuk menyembuhkannya, agar
\nperistiwa itu tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Selain itu penangkapannya
\nmengandung aspek healing (pengobatan) bagi para korban dan keluarganya\u201d<\/o:p><\/span><\/i><\/b><\/div>\n
\n\u2014Asvi
\nWarman Adam<\/o:p><\/span><\/i><\/b><\/div>\n
\n
<\/span><\/b><\/div>\n
\nDampak Sosial Tragedi 1965<\/o:p><\/span><\/b><\/div>\n
\n
<\/span><\/b><\/div>\n
\nDapat
\ndiperdebatkan hingga kini \u201ckebenaran sejarah\u201d ihwal siapa dalang (otak) pada
\nperistiwa kudeta 1 Oktober 1965. Bisa dipertanyakan apakah itu \u201coknum PKI\u201d, CIA
\n(dan atau dinas rasia negara lainnya), beberapa kelompok dalam Angkatan Darat,
\nSoekarno atau Soeharto [Baskara, 2006]. Namun yang pasti, peristiwa itu
\nmenimbulkan dampak sosial yang sangat membekas. Paling sedikit telah jatuh
\nkorban sebanyak setengah juta jiwa sejak Oktober 1965 hingga awal tahun 1966
\n[Budiawan, 2004; Kurniawati, 2005; AWA, 2003; Susanto, S.J., 2003; PUSdEP,
\n2005]. <\/b> <\/span><\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/span><\/div>\n
\nTidak
\nsemua yang meninggal itu berideologi kiri. Banyak yang tak tahu apa-apa, namun
\nkarena bertikai dengan satu kelompok lain, ikut terbunuh. Bila setengah juta
\ntewas, itu berarti jutaan orang yang menjadi yatim\/piatu akibat peristiwa
\ntersebut. Konsekuensi lebih jauh lagi, karena kemudian keluarga korban ini
\nkehilangan pekerjaan atau tidak boleh menduduki jabatan atau melakukan profesi
\ntertentu. <\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nMereka
\njadi manusia yang tersisih dalam masyarakat. Menjadi kelompok yang dikucilkan.
\nBanyak kasus yang terdengar ihwal pemuda atau gadis yang mau menikah terlibat
\nPKI atau semacam-semacam itu [lihat Setiawan, 2004; Krisnadi, 2002; Aziz, dkk.,
\n(eds), 2001; Sudisman, 2000; Kartomi, 2005]. Pihak keluarga yang mengambil
\nmenantu tidak mau mengambil risiko.<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nOrganisasi
\npolitik yang konon memiliki sekian juta anggota itu bubar. Namun sebuah stigma
\ntelah dilekatkan bagi eks anggota atau simpatisan partai itu. Tetapi yang tak
\nkalah parahnya adalah keluarga korban yang tidak tahun apa-apa juga mendapat
\nhukuman dari masyarakat. Mereka berusaha menyembunyikan identitas agar tidak
\ndiketahui lingkungannya sebagai anak seorang PKI dll. Pada saat yang sama
\nmereka kebetulannya kehilangan identitas diri mereka yang sesungguhnya [lihat
\nselanjutnya Roosa, dkk (eds), 2004].<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nIkhtiar Konstruksi Sejarah: Sebuah
\nOtokritik<\/o:p><\/span><\/b><\/div>\n
\n
<\/span><\/b><\/div>\n
\nDari
\nketerangan di atas, telah disampaikan beberapa kencendrungan yang terjadi
\nbelakangan ini dalam historiografi Indonesia yang termasuk dalam kerangka
\npelurusan sejarah. Namun sebetulnya kriteria pelurusan sejarah itu bagaimana?
\nMengapa sampai terjadi pelbagai versi sejarah?<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nJawaban
\nyang sedikit teoritis pernah dikemukakan antara lain oleh sejarawan Perancis,
\nPaul Veyne dalam Comment on ecrit
\nl\u2019historie<\/i> (1971). Katanya, seperti sebuah roman, sejarah bisa mengemas
\nsatu abad dalam dua halaman. Sejarah itu subjektif, ia adalah proyeksi dari
\nnilai-nilai yang kita anut dan jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan. Kalau
\ntukang jahit bisa mnegukur baju, maka sejarawan tidak dapat mengukur peristiwa.
\nPeristiwa, ujar Paul Veyne, tidak mempunyai ukuran mutlak. Sebuah peristiwa
\nbisa dianggap lebih penting daripada yang lainnya oleh sejarawan tergantung
\ndari kriteria yang ditetapkan [lihat Wineburg, 2006: 113; Ankersmit, 1967: 214;
\nAWA,2002:43].<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nHal
\nihwal itu tidak hadir seperti butir-butir pasir. Peristiwa dalam konteks ini
\ntidak berdiri sendiri dan terisolasi. (dia) bukanlah mahluk tetapi persilangan
\nrute\/trayek yang mungkin. Peristiwa itu benda. Peristiwa merupakan potongan
\nrealitas yang mungkin dari subtansi (manusia, benda) yang berinteraksi. Kalau
\nmelihat sebuah kubus, kita tidak melipat gandakan sudut pandang ini dengan memutarnya.
\nPeristiwa itu bukan totalias tapi simpul dari jaringan. <\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nSejarah,
\ntambah Paul Veyne, adalah penceritaan mengenai peristiwa dan bukan peristiwaan
\nitu sendiri. Peristiwa itu sendiri tidak bisa \u201cdiraih\u201d oleh sejarawan secara
\nlangsung dan utuh. Ia (sejarah) selalu tidak lengkap dan hanya di permukaan (lateral<\/i>). Dilacak melalui jejak (tekmeria<\/i>) diperlukan dokumen dan
\nkesaksian dari para pelaku. Meskipun kita menyaksikan suatu peristiwa dengan
\nmata kepala sendiri, kejadian itu tetap tidak terliput secara keseluruhan.
\nItulah sebabnya terdapat pelbagai versi dalam sejarah [ibid.<\/i>].<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nKemudian
\ndari versi yang beragam itu apa yang kemudian dilakukan? Tugas sejarawan itu
\nkadangkala ibarat dokter seperti pernah dikatakan Marc Ferro [ibid.<\/i>]. Sejarah melakukan diagnosa. Sang
\ndokter berusaha menyimpulkan arti penting sintesa dari pelbagai versi tadi dan
\nmengeluarkan pendapat (yang tertuang dalam bentuk resep). Pelbagai jenis obat
\nyang harus dimakan pasien merupakan kesimpulan dokter terhadap penyakit yang
\ndideritanya.<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nMenyelesaikan Masalah Masa Lampau<\/o:p><\/span><\/b><\/div>\n
\n
<\/span><\/b><\/div>\n
\nBagaimana
\ncaranya untuk membebaskan masyarakat kita dari tawanan masa lalu? Tragedi
\nadalah pergumulan dengan nasib yang tidak dapat dimenangkan. Rasa sakit dan
\npenderitaan seseorang tidak dapat dibandingkan apalagi dipertukarkan dengan
\npenderitaan orang lain, namun hanya dapat ditemukan maknanya bila yang
\nmenjalani dapat memberikan arti demikian bagi hidupnya [awuy, 1995]. Itu dari
\nsisi individual di tengah masyarakat.<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nSecara
\nstruktural, pelurusan sejarah termasuk upaya untuk menyelesaikan masalah masa
\nlalu bangsa [Abdullah, 2002; BP dan AWA, 2005]. Pelurusan sejarah juga
\nmenyangkut pengungkapan hal-hal tabu pada masa lampau seperti pelbagai
\npelanggaran HAM. Bukan hanya kasus 1965, tetapi pelbagai peristiwa yang terjadi
\nsebelum dan sesudahnya harus diungkap. Kasus aceh, Poso, Irian Jaya, Timor
\nTimur, Lampung, Tanjung Priok, Peristiwa 27 Juli 1996, Kasus Trisakti dan
\nSemanggi 1998, dan kasus-kasus lainnya, perlu diteliti dan dituliskan dalam
\nsejarah. Jika hal ini tidak dilakukan, maka bangsa ini akan melangkah ke depan
\ndengan menyandang beban.<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\n<\/span><\/div>\n
\n*tulisan
\nini pernah dimuat di buletin Edisi IV Oktober 2006 pada rubrik prasasti. <\/span><\/i><\/b>   <\/o:p><\/span><\/i><\/div>\n
\n
<\/span><\/i><\/div>\n
\n
<\/span><\/i><\/div>\n
\nDaftar
\nPustaka:<\/o:p><\/span><\/b><\/div>\n
\n
<\/span><\/b><\/div>\n

<\/p>\n

\nAbdul
\nHaris Nasution. 1999. \u201cPenjelasan Jendral TNI (Purn) AH Nasution, tentang
\nSoeharto dan G-30-S\/PK\u201d pada 27 April, Jawa Pos.<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nAbdul
\nMun\u2019in DZ dan AS Burhan. Problem Historiografis dalam Rekonsiliasi di
\nIndonesia: Upaya Memberi Makna Baru terhadap Tragedi Kemanusiaan 1965\u201d dalam Tashwirul Afkar <\/i>No. 15 Tahun 2003:
\nPeristiwa \u201965-\u201966. Tragedi, Memori dan Rekonsiliasi.  <\/i><\/span><\/div>\n
\n <\/b>              <\/o:p><\/i><\/span><\/div>\n
\nAminuddin
\nKasdi. 2001. Kaum Merah Menjarah: Aksi
\nSefihak PKI\/BTI di Jawa Timur. <\/i>Yogyakarta: Jendela. <\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nAnderson,
\nBenedict R. \u201cJangan Terjadi Lagi! Benedict R.Anderson tentang Pembunuhan Massal
\n1965\u201d dalam Baskara T. Wardaya S.J. (ed). 2001. Menuju Demokrasi Politik Indonesia dalam Perspektif Sejarah. <\/i>Jakarta:
\nGramedia Pustaka Utama.<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nAnkersmith,
\nF.R. 1987. Refleksi tentang Sejarah:
\nPendapat-Pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah. <\/i>Alihbahasa oleh Dick
\nHartoko. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nAsti
\nKurniawati. \u201cGunung Kidul 1965-an. Kontestasi Punguasa Partai dan Politik
\nIngatan Rakyat\u201d dalam Budi Susanto, S.J. (ed). 2005. Ingat(!)an. Hikmah
\nIndonesia Masa Kini, Hikmah Masa Lalu Rakyat. Yogyakarta: Lembaga Studi Realino
\ndan Kanisius.<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nAsvi
\nWarman Adam [AWA]. \u201cPengendalian Sejarah Sejak Orde Baru\u201d dalam Hendry
\nChambert-Loir dan Hasan Muarif Ambary (eds). 1999. Panggung Sejarah<\/i>. Persembahan kepada Prof Dr Denys Lombard. <\/i>Jakarta: Ecole Fancaise d\u2019Extreme-Orient,
\nPusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Yayasan Obor.<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nBambang
\nPurwanto. 2001. \u201cCornell Paper dan Historiografi Kudeta 1 Oktober 1965\u201d.
\nMakalah pada diskusi buku \u201cKudeta 1
\nOktober 1965. Sebuah Analisa Awal\u201d <\/i>karangan Ben Anderson dan Ruth T. McVey
\noleh LKPSM-NU DIY 1 Oktober.<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nBaskara
\nT, Wardaya, S.J. 2006. Bung Karno
\nMenggugat! <\/i>Cet. Ke-2. Yogyakarta: Galang Press.<\/o:p><\/span><\/div>\n
\nBudiawan.
\n2004. Mematahkan Pewarisan Ingatan.
\nWacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca Soeharto. <\/i>Jakarta:
\nElsam.<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nBudi
\nSusanto, S.J. dan A. Made Tony Supriatma. 1995. ABRI Siasat Kebudayaan 1945-1995. <\/i>Yogyakarta: Lembaga Studi Realino
\ndan Kanisius.<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nCrouch,
\nHarold. 1973. \u201canother Look At Indonesian \u2018Coup\u2019\u201d dalam Indonesia <\/i>No. 15. <\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nFeith,
\nHerbert. 1962. The Decline of
\nContitutional Democracy in Indonesia<\/i>. Ittaca; N.Y: Cornell Univesity Press.
\n<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nFic,
\nVictor M. 2005. Kudeta 1 Oktober 1965:
\nSebuah Studi tentang Konspirasi. <\/i>Alihbahasa oleh Rahman Zainuddin; dkk.
\nJakarta: Yayasan Obor Indonesia.<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nHermawan
\nSulistyo. 2000. Palu Arit di Ladang Tebu.
\nSejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (Jombang-Kediri, 1965-1966). <\/i>Jakarta:
\nKepustakaan Populer Gramedia.<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nHersri
\nSetiawan. 2004. Memoar Pulau Buru. <\/i>Magelang:
\nIndonesiatera.<\/o:p><\/span><\/div>\n
\nIG
\nKrisnadi. 2002. \u201cDampak G30S: Tapol Orba di Pulau Buru 1969-1979\u201d dalam Sejarah <\/i>No.9. Jakarta: Masyarakat
\nSejarawan Indonesia.<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nKartomi,
\nMargaret J. 2005. Gamelan Digul di Balik
\nSosok Seorang Pejuang. Hubungan antara Australia dan Revolusi Indonesia. <\/i>Alihbahasa
\noleh Hersri Setiawan.  Jakarta: Yayasan
\nObor Indonesia.<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nOnghokham.
\n2002. \u201dRefleksi Tentang Peristiwa G30S dan Akibat-akibatnya\u201d dalam Sejarah <\/i>No. 9. Jakarta: Masyarakat
\nSejarawan Indonesia.<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nPledoi
\nSudisman. 2000. Kritik Otokritik Seorang
\nPolitbiro CC PKI. <\/i>Jakarta: Teplok Press.<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nRoosa,
\nJhon; Ayu Ratih dan Hilmar Farid (eds). 2004. Tahun yang tak Pernah Berakhir. Memahami Pengalaman Korban 65:
\nEsei-Esei Sejarah Lisan. <\/i>Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam),
\nInstitut Sejarah Sosial Indoneisia, dan Tim Relawan untuk Kemanusiaan.<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nTaufik
\nAbdullah. 2002. \u201cPerdebatan Sejarah dan Tragedi 1965\u201d dalam Sejarah <\/i>No.9. Jakarta: Masyarakat
\nSejarawan Indonesia.<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\nTommy
\nF. Awuy. 1995. Wacana Tragedi dan
\nDekonstruksi Kebudayaan. <\/i>Yogyakarta: Jentera Wacana Publika.<\/o:p><\/span><\/div>\n
\n
<\/span><\/div>\n
\n<\/div>\n
\nWineburg,
\nSam. 2006. Berfikir Historis Memetakan
\nMasa Depan, Mengajar Masa Lalu. <\/i>Alihbhasa oleh Masri Maris. Jakarta:
\nYayasan Obor Indonesia.<\/o:p><\/span><\/div>\n

<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u2014Muhammad Iqbal (Pemimpin Redaksi buletin SANSKERTA 2006) \u201cjika ada perasaan umum di Indonesia ihwal pembunuhan massal \u201965-\u201966, itu merupakan pengejawantahan harapa agar peristiwa seram semacam itu jangan sampai terulang lagi. Ini suatu yang mengerikan dan memalukan…\u201d \u2014Benedict Anderson  Masa-masa menjelang meletusnya peristiwa 1 Oktober 1965 cukup tepat diumpamakan sebagai \u201cIbu Pertiwi sedang hamil tua\u201d. Yang dilahirkannya adalah tragedi yang memakan sangat banyak korban dan menimbulkan penderitaan tak habis-habis sampai empat puluh tahun kemudian [Fic, 2005; Anderson dan McVey, 2001]. Saat itu terjadi perang dingin, dunia seakan terbelah menjadi dua kubu yang saling bermusuhan, yaitu kubu Kapitalis-Liberal dan kubu Komunis [Zurbuchen, 2005]. Kondisi dalam negeri juga sangat parah, Indonesia sendiri yang sejak tahun 1960-an mengalami krisis ekonomi. Tahun-tahun 1962\/63 terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, kegagalan panen padi, hama tikus yang dahsyat yang merusak semua tanaman dan persediaan padi\/beras serta menimbulkan kelaparan di Pulau Jawa. Pelbagai bahan makan pokok serta bahan bakar seperti bensin dan minyak tanah sering menghilang dari pasar. Gula dan tepung teramat sukar didapat, sedangkan harga beras terus melonjak [Onghokham, 2002]. Ketidakpastian adanya stok barang meninggalkan kepanikan di masyarakat serta menaikkan suhu politik. Dalam kemelut ekonomi-sosial, terjadi agitas politik yang sangat tajam di ibukota. Salah satunya, muncul agitasi untuk membubarkan HMI dari front kiri. Pada HUT PKI ke-50 dirayakan secara besar-besaran pada 1965 [Crouch, 1973]. Presiden Soekarno didesas-desuskan dalam keadaan sakit parah dan tidak akan berusia lama lagi [Cavanagh: 2]. Dalam keadaan demikian terbentuk situasi politik dengan tiga kekuasan: presiden, tentara, dan PKI. Herbert Feith, politikolog Australia, mensinyalir bahwa antara ketiga poros kekuasaan itu, perimbangan kekuatan rupanya bergeser ke arah PKI yang dikatakan \u201ckini di atas angin\u201d (pertengahan 1965). Dengan sendirinya, baik kekuatan-kekuatan dalam negeri yang bukan atau antikomunis dan khususnya tentu dunia Barat, makin cemas dengan Indonesia yang dikhawatirkan jatuh ke tangan kiri. Apalagi dengan diperkuatnya, apa yang oleh presiden Soekarno dikatakan poros jakarta-Pyongyang-Beijing-Hanoi [Feith, 1962; Feith dan Castle (eds), 1988; Nonosusanto (ed), 1999].     Pada permulaan 1962\/63, BTI dan PKI melakukan \u201caksi sepihak\u201d terhadap setan-setan desa di antaranya: para tuan tanah, penguasa desa, serta lintah darat. Di mana-mana terlihat adegan-adegan protes dan kadngkala aksi seperti pengambilalihan tanah, penurunan lurah, dan protes terhadap para sesepuh desa [Kasdi, 2001; Sulistyo, 2002]. Dalam suasana centang-perenang yang tidak terkendali ini, masyarakat mempersenjatai\/melindungi diri mereka masing-masing. Dalam suasana itu, maka di pusat muncul isu Dewan Jenderal yang berimbang dengan dewan revolusi. Masing-masing pihak ingin mendahului. Meletusnya gerakan 1 Oktober 1965 menjadi klimaks dari kepengapan hidup selama bertahun-tahun sebelumnya dan memicu orang bmelakukan kekerasan di luar batas. Maka terjadilah pembantaian, paling banyak di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sumatra Utara. Jumlah Korban Menurut Robert Cribb, ada beberapa cara untuk menghitung jumlah korban pembunuhan massal 1965\/66: Pertama, dengan mengutip keterangan resmi dari pemerintah atau instansi keamanan. Fact Finding Comission, yang dibentuk pascaperistiwa berdarah tersebut, menyatakan jumlah korban adalah 78.000 orang. Tetapi Oei Tju Tat yang menjadi ketua tim itu mengatakan bahwa angka itu terlalu kekecilan. Lebih tepat bila ditambah dengan satu angka 0 di belakangnya (maksudnya 780.000). Kopkamtib dalam salah satu laporannya menyebutkan angka 1 juta jiwa (800.000 di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta masing-masing 100.000 di Bali dan Sumatra) [Cribb (ed), 2004: 1-81; Nasution, 1999; Abdul Mun\u2019in DZ dan AS Burhan, 2003; AWA, 2000]. Cara kedua adalah dengan menghitung zenajah korban pembantaian. Ini bisa dilakukan dengan membongkar kembali kuburan massal yang tersebar di Indonesia. Namun, jumlah pasti tidak akan akurat karena sebagian korban itu dicampakkan ke hutan dan dimakan binatang buas atau dibuang ke sungai\/laut. Metode ketiga dengan meminta kesaksian dari korban yang selamat, orang yang menyaksikan pembunuhan atau pelaku sendiri. Ini dapat dan perlu dilakukan, walaupun akan memakan waktu cukup lama. Cara keempat dengan teknik demografi: membandingkan jumlah penduduk suatu daerah dengan sebelum dan sesudah kejadian. Jadi, angka pembunuhan massal itu diperoleh melalui selisihnya. Kelemahan dari teknik ini adalah angka sensus yang tersedia mencakup periode yang jauh lebih panjang, yaitu tahun 1961 dan 1971. Selain itu tidak semua yang meninggal itu karena pembunuhan, bisa juga karena mati wajar atau sakit. Demikian pula orang-orang yang berpindah ke daerah lain selama periode itu tentu harus dikeluarkan dalam perhitungan. Metode kelima yaitu dengan mengandalakan intuisi. Angka yang diperoleh bersifat moderat ditengah-tengah, tidak terlampau kecil dan tidak pula terlampau besar. Robert Cribb menyebut jumlah 500.000 sebagai angka yang wajar. Jumlah tersebut didukung oleh teknik keenam yang dibuat Iwan Gardono dengan menjumlahkan semua angka pada 39 artikel\/buku yang pernah mengulas pembantaian 1965\/66 dan membaginya dengan 39 sehingga dapat diperoleh angka rata-rata 430.590 orang [Cribb (ed), 2004: loc. cit; Crouch, 1973: 1-20 dan 1999; Sulistyo, 2000; Baskara, 2001: 274-282\/ dokumen Cavanagh; AWA, 1999]. Namun statistik itu merupakan angka yang dingin, tidak mewakili perasaan yang ketakutan, kengerian melihat orang dibunuh atau diperkosa di depan mata. Selain itu juga menjadi tanda tanya, mengapa pihak keamanan tidak berusaha mencegahnya sehingga korban yang jatuh tidak sebanyak itu. Paling tidak, ada kesan bahwa mereka membiarkan hal itu terjadi. Bukankah itu berarti menyingkirkan kelompok yang menjadi musuh mereka selami ini? \u201cPeristiwa kudeta 1 Oktober 1965 secara faktual diikuti oleh pembunuhan massal di pelbagai daerah di Indonesia. Pembantaian ini nyaris tidak pernah disebut dalam buku pelajaran sejarah di sekolah semasa Orde Baru. Hal ini sekarang diungkapkan bukan untuk menoreh luka lama, tetapi justru untuk menyembuhkannya, agar peristiwa itu tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Selain itu penangkapannya mengandung aspek healing (pengobatan) bagi para korban dan keluarganya\u201d \u2014Asvi Warman Adam Dampak Sosial Tragedi 1965 Dapat diperdebatkan hingga kini \u201ckebenaran sejarah\u201d ihwal siapa dalang (otak) pada peristiwa kudeta 1 Oktober 1965. Bisa dipertanyakan apakah itu \u201coknum PKI\u201d, CIA (dan atau dinas rasia negara lainnya), beberapa kelompok dalam Angkatan Darat, Soekarno atau Soeharto [Baskara, 2006]. Namun yang pasti, peristiwa itu menimbulkan dampak sosial yang sangat membekas. Paling sedikit telah jatuh korban sebanyak setengah juta jiwa sejak Oktober 1965 hingga awal tahun 1966 [Budiawan, 2004; Kurniawati, 2005; AWA, 2003; Susanto, S.J., 2003; PUSdEP, 2005].   Tidak semua yang meninggal itu berideologi kiri. Banyak yang tak tahu apa-apa, namun karena bertikai dengan satu kelompok lain, ikut terbunuh. Bila setengah juta tewas, itu berarti jutaan orang yang menjadi yatim\/piatu akibat peristiwa tersebut. Konsekuensi lebih jauh lagi, karena kemudian keluarga korban ini kehilangan pekerjaan atau tidak boleh menduduki jabatan atau melakukan profesi tertentu. Mereka jadi manusia yang tersisih dalam masyarakat. Menjadi kelompok yang dikucilkan. Banyak kasus yang terdengar ihwal pemuda atau gadis yang mau menikah terlibat PKI atau semacam-semacam itu [lihat Setiawan, 2004; Krisnadi, 2002; Aziz, dkk., (eds), 2001; Sudisman, 2000; Kartomi, 2005]. Pihak keluarga yang mengambil menantu tidak mau mengambil risiko. Organisasi politik yang konon memiliki sekian juta anggota itu bubar. Namun sebuah stigma telah dilekatkan bagi eks anggota atau simpatisan partai itu. Tetapi yang tak kalah parahnya adalah keluarga korban yang tidak tahun apa-apa juga mendapat hukuman dari masyarakat. Mereka berusaha menyembunyikan identitas agar tidak diketahui lingkungannya sebagai anak seorang PKI dll. Pada saat yang sama mereka kebetulannya kehilangan identitas diri mereka yang sesungguhnya [lihat selanjutnya Roosa, dkk (eds), 2004]. Ikhtiar Konstruksi Sejarah: Sebuah Otokritik Dari keterangan di atas, telah disampaikan beberapa kencendrungan yang terjadi belakangan ini dalam historiografi Indonesia yang termasuk dalam kerangka pelurusan sejarah. Namun sebetulnya kriteria pelurusan sejarah itu bagaimana? Mengapa sampai terjadi pelbagai versi sejarah? Jawaban yang sedikit teoritis pernah dikemukakan antara lain oleh sejarawan Perancis, Paul Veyne dalam Comment on ecrit l\u2019historie (1971). Katanya, seperti sebuah roman, sejarah bisa mengemas satu abad dalam dua halaman. Sejarah itu subjektif, ia adalah proyeksi dari nilai-nilai yang kita anut dan jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan. Kalau tukang jahit bisa mnegukur baju, maka sejarawan tidak dapat mengukur peristiwa. Peristiwa, ujar Paul Veyne, tidak mempunyai ukuran mutlak. Sebuah peristiwa bisa dianggap lebih penting daripada yang lainnya oleh sejarawan tergantung dari kriteria yang ditetapkan [lihat Wineburg, 2006: 113; Ankersmit, 1967: 214; AWA,2002:43]. Hal ihwal itu tidak hadir seperti butir-butir pasir. Peristiwa dalam konteks ini tidak berdiri sendiri dan terisolasi. (dia) bukanlah mahluk tetapi persilangan rute\/trayek yang mungkin. Peristiwa itu benda. Peristiwa merupakan potongan realitas yang mungkin dari subtansi (manusia, benda) yang berinteraksi. Kalau melihat sebuah kubus, kita tidak melipat gandakan sudut pandang ini dengan memutarnya. Peristiwa itu bukan totalias tapi simpul dari jaringan. Sejarah, tambah Paul Veyne, adalah penceritaan mengenai peristiwa dan bukan peristiwaan itu sendiri. Peristiwa itu sendiri tidak bisa \u201cdiraih\u201d oleh sejarawan secara langsung dan utuh. Ia (sejarah) selalu tidak lengkap dan hanya di permukaan (lateral). Dilacak melalui jejak (tekmeria) diperlukan dokumen dan kesaksian dari para pelaku. Meskipun kita menyaksikan suatu peristiwa dengan mata kepala sendiri, kejadian itu tetap tidak terliput secara keseluruhan. Itulah sebabnya terdapat pelbagai versi dalam sejarah [ibid.]. Kemudian dari versi yang beragam itu apa yang kemudian dilakukan? Tugas sejarawan itu kadangkala ibarat dokter seperti pernah dikatakan Marc Ferro [ibid.]. Sejarah melakukan diagnosa. Sang dokter berusaha menyimpulkan arti penting sintesa dari pelbagai versi tadi dan mengeluarkan pendapat (yang tertuang dalam bentuk resep). Pelbagai jenis obat yang harus dimakan pasien merupakan kesimpulan dokter terhadap penyakit yang dideritanya. Menyelesaikan Masalah Masa Lampau Bagaimana caranya untuk membebaskan masyarakat kita dari tawanan masa lalu? Tragedi adalah pergumulan dengan nasib yang tidak dapat dimenangkan. Rasa sakit dan penderitaan seseorang tidak dapat dibandingkan apalagi dipertukarkan dengan penderitaan orang lain, namun hanya dapat ditemukan maknanya bila yang menjalani dapat memberikan arti demikian bagi hidupnya [awuy, 1995]. Itu dari sisi individual di tengah masyarakat. Secara struktural, pelurusan sejarah termasuk upaya untuk menyelesaikan masalah masa lalu bangsa [Abdullah, 2002; BP dan AWA, 2005]. Pelurusan sejarah juga menyangkut pengungkapan hal-hal tabu pada masa lampau seperti pelbagai pelanggaran HAM. Bukan hanya kasus 1965, tetapi pelbagai peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudahnya harus diungkap. Kasus aceh, Poso, Irian Jaya, Timor Timur, Lampung, Tanjung Priok, Peristiwa 27 Juli 1996, Kasus Trisakti dan Semanggi 1998, dan kasus-kasus lainnya, perlu diteliti dan dituliskan dalam sejarah. Jika hal ini tidak dilakukan, maka bangsa ini akan melangkah ke depan dengan menyandang beban. *tulisan ini pernah dimuat di buletin Edisi IV Oktober 2006 pada rubrik prasasti.     Daftar Pustaka: Abdul Haris Nasution. 1999. \u201cPenjelasan Jendral TNI (Purn) AH Nasution, tentang Soeharto dan G-30-S\/PK\u201d pada 27 April, Jawa Pos. Abdul Mun\u2019in DZ dan AS Burhan. Problem Historiografis dalam Rekonsiliasi di Indonesia: Upaya Memberi Makna Baru terhadap Tragedi Kemanusiaan 1965\u201d dalam Tashwirul Afkar No. 15 Tahun 2003: Peristiwa \u201965-\u201966. Tragedi, Memori dan Rekonsiliasi.                   Aminuddin Kasdi. 2001. Kaum Merah Menjarah: Aksi Sefihak PKI\/BTI di Jawa Timur. Yogyakarta: Jendela. Anderson, Benedict R. \u201cJangan Terjadi Lagi! Benedict R.Anderson tentang Pembunuhan Massal 1965\u201d dalam Baskara T. Wardaya S.J. (ed). 2001. Menuju Demokrasi Politik Indonesia dalam Perspektif Sejarah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Ankersmith, F.R. 1987. Refleksi tentang Sejarah: Pendapat-Pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah. Alihbahasa oleh Dick Hartoko. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Asti Kurniawati. \u201cGunung Kidul 1965-an. Kontestasi Punguasa Partai dan Politik Ingatan Rakyat\u201d dalam Budi Susanto, S.J. (ed). 2005. Ingat(!)an. Hikmah Indonesia Masa Kini, Hikmah Masa Lalu Rakyat. Yogyakarta: Lembaga Studi Realino dan Kanisius. Asvi Warman Adam [AWA]. \u201cPengendalian Sejarah Sejak Orde Baru\u201d dalam Hendry Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambary (eds). 1999. Panggung Sejarah. Persembahan kepada Prof Dr Denys Lombard. Jakarta: Ecole Fancaise d\u2019Extreme-Orient, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Yayasan Obor. Bambang Purwanto. 2001. \u201cCornell Paper dan Historiografi Kudeta 1 Oktober 1965\u201d. Makalah pada diskusi buku \u201cKudeta 1 Oktober 1965. Sebuah Analisa Awal\u201d karangan Ben Anderson dan Ruth T. McVey oleh LKPSM-NU DIY 1 Oktober. Baskara T, Wardaya, S.J. 2006. Bung Karno Menggugat! Cet. Ke-2. Yogyakarta: Galang Press. Budiawan. 2004. Mematahkan Pewarisan Ingatan. Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca Soeharto. Jakarta: Elsam. Budi Susanto, S.J. dan A. Made Tony Supriatma. 1995. ABRI Siasat Kebudayaan 1945-1995. Yogyakarta: Lembaga Studi Realino dan Kanisius. Crouch, Harold. 1973. \u201canother Look At Indonesian \u2018Coup\u2019\u201d dalam Indonesia No. 15. Feith, Herbert. 1962. The Decline of Contitutional Democracy in Indonesia. Ittaca; N.Y: Cornell Univesity Press. Fic, Victor M. 2005. Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi. Alihbahasa oleh Rahman Zainuddin; dkk. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hermawan Sulistyo. 2000. Palu Arit di Ladang Tebu. Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (Jombang-Kediri, 1965-1966). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Hersri Setiawan. 2004. Memoar Pulau Buru. Magelang: Indonesiatera. IG Krisnadi. 2002. \u201cDampak G30S: Tapol Orba di Pulau Buru 1969-1979\u201d dalam Sejarah No.9. Jakarta: Masyarakat Sejarawan Indonesia. Kartomi, Margaret J. 2005. Gamelan Digul di Balik Sosok Seorang Pejuang. Hubungan…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-135","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sejarah"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sanskertaonline.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/135","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sanskertaonline.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sanskertaonline.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sanskertaonline.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sanskertaonline.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=135"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/sanskertaonline.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/135\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sanskertaonline.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=135"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sanskertaonline.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=135"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sanskertaonline.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=135"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}